Semangat Marhaenis

Perlukah Hiburan Malam Ditutup?, ini Sikap GMNI Probolinggo

Hampir sebulan polemik penutupan dua tempat karaoke, yakni Pop City dan 888 oleh Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin bergulir. Dukungan kalangan Ormas Islam dan Organisasi Kepemudaan (OKP) pun banyak mengalir.

Mendapati hal itu, DPC GMNI Probolinggo melalui Kabid Sarinah, Riska Dayanah, tidak lantas reaksioner mensikapi. Pasalnya, soal tidak diperpanjangnya izin operasional tempat karaoke adalah hal teknis.

“Yang terpenting adalah, kebijakan Pemkot harus bisa mengakomodir semua pihak. Baik Pemkot sendiri, masyarakat dan pengusaha. Berbagai pertimbangan pun perlu diperhatikan, sebagai referensi untuk penutupan,” jelas Riska.

DPC GMNI Probolinggo paham, bahwa persoalan ini sudah terjadi sejak 2006 silam. Saat tempat hiburan seperti Vegas, Dinasti, Marknauff, Ayang, kemudian berujung penutupan.

Tidak sekedar pertimbangan soal degradasi moral dan kemaksiatan. Soal ekonomi yang dirasa tak begitu berdampak signifikan, pun menjadi perhatian Pemkot Probolinggo dalam upaya penutupan.

Meskipun begitu, Riska menilai jika niatan baik Pemkot itu harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai aturan hukum.

“DPC GMNI Probolinggo memberikan support dan dukungan moril atas langkah Wali Kota Hadi. Namun dengan beberapa catatan,” tambahnya.

Sepotong catatan tersebut diantaranya yakni; Wali Kota perlu membuat payung hukum yang kuat, agar tidak ada persoalan hukum dikemudian hari. Meski sudah ada Perda No. 9 Tahun 2015, tentang izin hiburan, dan UU No. 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan.

“Saran kami, perlu ada Keputusan Walikota yang mengacu pada Perda diatas, dengan hal-hal yang lebih rinci mengatur teknis hiburan, pengawasan, larangan dan sanksi.

Mengingat masa izin yang sudah habis, dan pihak management karaoke keluarga telah melakukan perpanjangan sebulan sebelum habis masa izinnya (Sesuai Perda No. 9 Tahun 2010, tentang izin hiburan). Maka, Pemkot Probolinggo perlu menjelaskan kepada pihak management, agar mereka memahami diskresi ini.

“Sikap dukungan, usulan dan saran DPC GMNI Probolinggo akan kami buatkan secara rinci dalam surat resmi yang kami kirim, tertuju pada Wali Kota Probolinggo,” tutup Riska.

Ketua Persatuan Alumni GMNI (PA GMNI) Probolinggo, Sukardi Mitho, menyebut tidak diperpanjangnya izin tempat karaoke dinilai upaya yang benar. Sejak 2006 silam, tempat-tempat tersebut berpotensi munculnya persoalan sosial di masyarakat.

“Sekalipun belum ada penelitian secara keilmuan, kami memiliki data riil terkait banyaknya masalah sosial (keluarga) yang berantakan karena adanya tempat hiburan tersebut. Tidak hanya menimpa pasangan suami istri, anak-anak dan keluarganya juga sampai terpisah,” tegas Sukardi.

Lanjutnya, di Kota Probolinggo masih banyak tempat hiburan yang tidak berdampak buruk. Misalnya taman-taman kota yang memang perlu menjadi ruang nyaman bagi masyarakat.

“Justru bagi kami, kebijakan ini menjadi momentum untuk seluruh pemangku kepentingan duduk bareng dalam satu meja, membahas pembangunan kota secara gotong royong,” pungkasnya. (Cit/Den)

Related posts

Momen Hari Lahir Pancasila, GMNI Jatim Ajak Masyarakat Kembali Bersatu

Redaksi DPD GMNI Jatim

Puluhan Alumni GMNI Jawa Timur Terpilih Jadi Komisioner KPU

Redaksi DPD GMNI Jatim

Belasan Kader GMNI Probolinggo Digembleng Ilmu Jurnalistik

Redaksi DPD GMNI Jatim

Leave a Comment