Pikiran Kader

Ini Catatan PPDB Berbasis Zonasi Menurut DPC GMNI Jember

Foto: Ketua DPC GMNI Jember, Irham Fidaruzziar

Kebijakan peraturan PPDB ( Penerimaan Peserta Didik Baru) berbasis zonasi yang menghebohkan para Wali Murid sudah terlampaui bulan ini.

Diketahui saat pelaksanaan PPDB zonasi itu, Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 telah diterapkan secara utuh. Banyak sekali reaksi penolakan yang dilakukan dan ada juga yang pro kebijakan.

Bagi penolak peraturan PPDB berbasis zonasi, peraturan ini dinilai mengkebiri kebebasan memilih Sekolah Negeri yang dianggap favorit. Sebab bagi mereka, kualitas Guru dan fasilitas di sekolah favorit akan cepat mengembangkan kecerdasan anaknya.

Namun, protes keras yang dilakukan Wali Murid dibeberapa daerah tak membuat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan merubah aturan dan tetap fokus merealisasikannya.

Pandangan Pemerintah, program zonasi ini digadang-gadang akan memutus rantai gelar “sekolah favorit”, demi tercapainya pemerataan kualitas pendidikan dan tidak ada Sekolah Negeri yang kekurangan murid.

Faktanya, PPDB berbasis zonasi itu tidak akan mengubah semuanya, zonasi berdasarkan jarak juga akan tetap menimbulkan sekolah favorit, karena hanya orang kaya yang mampu membeli rumah di Kota, sedangkan yang kurang kaya di pinggiran Kota

Akibatnya, sekolah di Kota akan tetap unggul dengan dana komite yang lebih besar, dari dukungan wali murid yang siap menyumbangkan dananya. Hal ini berbanding terbalik dengan Sekolah Negeri pinggiran Kota.

Umpamanya, dalam penerapan Ilmu Pendidikan, tidak ada anak yang bodoh, namun adanya hanya anak yang cerdas dan anak yang kurang cerdas. Untuk penanganannya, keduanya pun harus dikelompokkan.

Bayangkan, jika siswa yang bisa diajarkan metode perhitungan perkalian dengan 1 kali pengajaran, disatukan bersama dalam satu ruang dengan siswa yang perlu 5 kali pengajaran, apa jadinya ?, tidak efektif

Sehingga, arti sejatinya pemerataan itu bukan soal dicampurnya anak cerdas dan kurang cerdas jadi satu, tapi sekolah harus sama fasilitas dan kualitas gurunya. Jadi  dimanapun anak sekolah akan sama perlakuan dalam KBM (kegiatan belajar mengajar).

Satu hal lagi yang menarik, program PPDB zonasi ini akan mempersulit keluarga perantauan ber-KTP asli sesuai asal daerahnya, ini menjadi masalah baru, bisa saja akan banyak oknum-oknum yang bermain penyedia surat izin tinggal.

Bagi DPC GMNI Jember, penting kita ketahui bersama jika pengaturan jarak sekolah dengan peserta didik tidak sama dengan pemerataan pendidikan. Tetapi, pemerataan pendidikan yaitu sama dengan pemerataan kesempatan bersekolah, pemerataan kualitsa guru dan pemerataan akses pendidikan.

Sistem program zonasi yang pemerintah terapkan malahan hanya akan membatasi akses kesempatan peserta didik untuk bersekolah di Sekolah Negeri sesuai keinginannya.

Dengan pemerataan fasilitas yang sama di semua Sekolah Negeri, Guru yang kualitasnya sama, fasilitas gedung yang sama, wali murid dan peserta didik akan sendirinya mencari Sekolah Negeri terdekat.

Mereka akan berpikir, buat apa mencari tempat yang jauh kalau yang terdekat juga sama fasilitasnya. Pastinya, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidah usah repot-repot mengukur jalan untuk merealisasikan program zonasi ini.

  • Penulis adalah Ketua DPC GMNI Jember, Irham Fidaruzziar.

Leave a Comment